Hak Politik Anas Dicabut

Anas Urbaningrum. Foto: Panca Syurkani/MI

Jakarta: Hukuman bagi bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum makin berat. Dalam putusan kasasi, MA menambah hukuman Anas jadi 14 tahun penjara, denda Rp5 miliar, dan wajib membayar uang pengganti senilai Rp57,5 miliar atau penjara selama empat tahun.

Tak hanya itu, majelis hakim juga mencabut hak politik Anas. Artinya, Anas tak boleh menggunakan hak politik dipilih atau memilih.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Oce Madril menilai putusan MA akan membuat jera para politikus yang berniat korupsi.

“Saya pikir ini adalah satu hal yang efektif untuk efek jera.

Dia berpandangan korupsi merupakan kejahatan yang terkait erat dengan penyalahgunaan kewenangan yang bisa melibatkan para politikus. Maka, pencabutan hak politik diperlukan. Putusan tersebut juga jadi ancaman serius bagi politikus korup.

“Jadi selain hukuman badan dan denda, mereka akan sangat rugi karena hak politik juga dicabut,” tuturnya.

Putusan ini, kata dia, juga bisa dijadikan rujukan dan model bagi perkara-perkara setelah ini. “Menurut saya juga sudah mengakomodasi apa yang dituntut publik,” tuturnya.

Oce berpendapat di masa depan politikus yang terbukti korupsi harus dicabut hak politiknya. Tapi pencabutan itu mesti berbatas dengan berbagai pertimbangan. Artinya, tidak perlu selamanya.

Dengan dicabut hak politiknya, dia berharap, tidak ada politikus yang dipilih sebagai anggota DPR atau pejabat negara.

Senada, pengamat hukum pidana dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Agustinus Pohan berpendapat korupsi yang terjadi belakangan banyak terkait dengan kegiatan politik. Meski sulit dibuktikan, namun perilaku korup politikus biasanya dilakukan untuk kegiatan politik.

“Maka dari itu dampak dari putusan MA itu sangat serius. Dari putusan ini, bisa jadi banyak politikus yang berpikir ribuan kali untuk korupsi, karena harta yang dikorupsinya jadi tak ada gunanya jika hak politiknya dicabut,” tuturnya.

Agutinus berharap putusan MA bisa dijadikan acuan untuk para hakim di pengadilan tingkat pertama. “Jangan ada hakim yang ragu lagi untuk mencabut hak politik terdakwa, jangan takut berbenturan dengan HAM,” ucapnya.

Selain Anas, beberapa terpidana kasus korupsi juga dicabut hak politiknya. Di antaranya adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Djoko Susilo dan bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Djoko terseret korupsi proyek pengadaan simulator SIM, sementara Luthfi korupsi impor daging sapi.
KRI

Iklan
Pos ini dipublikasikan di kabar seputar indonesia, politik dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s